penafsiran hukum pidana. APA Citation Adami Chazawi. penafsiran hukum pidana

4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan. Pertama, jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas dan tidak ambigu, maka kata tersebut harus diberlakukan. Pitlo Ada enam metode penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Dalam. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan. B. N. Dalam Hukum Pidana Indonesia, pencurian diatur dalam pasal 362 KUH Pidana yang menuntut terpenuhinya beberapa unsur, yaitu: 1. H. Metode interpretasi hukum yang ada di dalam hukum pidana adalah metode penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis, teleologis, dan ekstensif atau restrikif. suatu aturan undang-undang, 2. Dari ketentuan pasal 1 KUH Pidana tersebut disimpulkan bahwa salah satu asas yang terkandung di dalamnya adalah dilarang menggunakan analogi. Penafsiran Interdisipliner Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila dia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata menyangkut berbagai disiplin kekhususan dalam lingkup ilmu. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-katanya yang tepat. Eddy O. ketentuan hukum, dan pemahaman sistem hukum suatu negara (Baude & Sachs, 2017: 1084). . Dilarangnya penggunaan penafsiran secara analogi dalam hukum pidana itu adalah dengan maksud agar suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang terlarang menurut undang-undang itu, jangan sampai. Lamintang, P. Daftar Pustaka. Metode Penafsiran Yusprudensi. Pasal 77 Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Dalam C. Moeljatno, S. Dr. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum; 4. pidana). Namun, di sini harus ekstra hati-hati!. penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum. Sinopsis: Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana. Pembunuhan 1. Penipuan 2. Penafsiran Tata Bahasa (grammatical) Penafsiran gramatikal merupakan suatu penafsiran hukum yang. Kata Kunci 1. Darwis Landimuru. 1. Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRESTASI HUKUM) (Macam Macam Penafsiran Hukum) SEKOLAH TINGGI ILMU TARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG. Percobaan (Poging), Sejarah hukum pidana masa kolonial dan pasca kemerdekaan, Kriminologi, viktimologi,psikologi sosiologi, penologi, ilmu kedokteran kehakiman, kriminalistik, statistik kriminal, Pentingnya penafsiran, penemuan hukum oleh hakim pidana, Norma dan sanksi, jenis tindak pidana, istilah, pengertian dan unsur tindakPasal 305 : Barangsiapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun enam bulan (K. Asmaulia 2026. menggunakan penafsiran analogi. Bab IV - Percobaan 5. Metode PenelitianPenafsiran UU narkotika menggunakan hukum pidana, akan menuai salah kaprah yang menyebabkan Indonesia tanpa disadari sejak satu dasawarsa yang lalu memasuki darurat narkotika. Kewajiban Hakim untuk Melakukan Penemuan Hukum Pasal 16 UU No. Makalah ini disusun guna menyelesaikan tugas Hukum Pidana Islam yang. Ada 2 jenis pelanggalan dalam hukum pidana, adalah: Pelanggaran; Pelanggaran yaitu perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundang – undangan. Rajawali Pers. Penafsiran dapat disebut sebagai salah satu metode penemuan hukum. PENAFSIRAN HUKUM PIDANA. Amdani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana 461 wewenang oleh aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum sebagai upayaDi Negara kita Indonesia memiliki 10 cara menafsirkan peraturan, yaitu: Penafsiran tata bahasa, yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan. sumber-sumber dari mana penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diasalkan. edu Academia. Penanggung Jawab: Fithriadi Muslim (Direktur Hukum PPATK) Koordinator: penyidikan tindak pidana asal dan tidak pidana pencucian uang Azamul Fadhly Noor. docx. Penafsiran dalam Hukum Pidana 122 K. Alasan penggunaannya juga beragam. Apakah sumber penafsiran adalah. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Namun salah satu pekerjaan hakim adalah melakukan penfsiran hukum, terutama terhadap norma tindak pidana dalam hukum tertulis ketika norma tersebut diterapkan dalam suatu. hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. H. PDF | Law interpreting as a skill shall be owne d by lawyers to u nderstand the meaning or either the purpose of law measurement. Para sarjana hukum berbeda pendapat mengenai penafsiran ekstensif dan analogi. Selain itu, UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara langsung menyebutkan jenis-jenis delik yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga perlu upaya penafsiran dari penegak hukum. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan. Perbedaan pandangan juga mengenai boleh tidaknya analogi penerapan analogi di dalam hukum. Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. Di dalam hukum pidana, dan lebih khusus lagi hukum acara pidana, koridornya dibangun secara kokoh, mengingat konsekuensi dari keberanian hakim. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ; UU No. See Full PDFDownload PDF. 3). menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah. tidak mudah menemukan bahan-bahan pustaka yang membahas hingga praktiknya. Bogor: Politeia, 1973. Penafsiran Hukum. Artinya,. 6) Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. tentang tindak pidana perzinahan khususnya dalam KUHP dan Rancangan KUHP Nasional. Penafsiran Sebagai Metode. Download file PDFRead file. Macam-macam metode penafsiran: a. 2016. memiliki dua peran penting utama. Jika hakim dalam memutus suatu perkara hanya didasari oleh hak dan kewajiban yang ada, maka hakim. 1Tahun2020 117Penafsiran membuka jalan kepada suatu penemuan hukum. S. Para sarjana hukum berbeda pendapat mengenai penafsiran ekstensif dan analogi. Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukkannya. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan model kuliah dan tutorial. 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik / oleh Drs. Dalam perkara ini Mahkamah Agung melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning). * Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya (e-mail: hwall4jc@yahoo. Titik inilah yang membuat perbedaanNorma hukum pidana tentang “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) bukanlah norma hukum pidana yang berdiri sendiri, melainkan. Angelita Rotua-b10018276-Ppt Uas Apk(h)Makalah tentang Hukum Pidana Umum20190507 80856 toeaf. 8 Menurut Walther Burckharlt (Swiss), bidang-bidang pokok Hukum AdministrasiBaca juga: Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum Menurut Mayank Shekar yang dikutip oleh I Dewa Gede Palguna (hal. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim Penafsiran Interdisipliner Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila dia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata menyangkut berbagai disiplin kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum administrasi, hukum internasional. oleh : Ratih Frayunita Sari, S. Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tipikor. Walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi extraordinary crime, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematik serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik. 123 K. H. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan. kasus ketiga, penafsiran tentang meraba bokong atau pantat korban lebih merupakan perluasan tafsir dari kata “dsb” yang didefinisikan oleh R. 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pengertian hukum pidana. Menurut gambaran teori tedapat unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu suatu kelakuan yang : 1). Perbedaan Penafsiran Menjadi Faktor Kriminogen Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. penafsiran dalam hukum pidana untuk mengatasi ketidaklengkapan peraturan. Sementara dalam menafsirkan hukum perdata, dapat menggunakan bermacam-macam penafsiran undang-undang perdata yang berlaku. Pd FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PRGRAM STUDI PENDIDIKAN PPKN UNIVERSITAS ABULYATAMA ACEH ACEH BESAR 2022 f KATA PENGANTAR Puji. " - Prof. Sinopsis: Pandangan dominan dalam ilmu hukum. 537 Contoh interpretasi komparatif adalah membandingkan pengaturan mengenai warisan yang ada pada sistem hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata barat. Setiap perkuliahan akan disambung dengan tutorial yang diharapkan akan dapat memperdalam penguasaan mahasiswa akan setiap. Sebagai penafsiran, analogi berarti memperluas cakupan atau pengertian dari. Hal ini seringkali digunakan sebagai metode dalam memutus perkara di MK. , Ardi Ferdian, S. H. 11 Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775. APA Citation Adami Chazawi. Dalam ranah hukum pidana, penjelasan tentang asas legalitas memiliki sejarah yang panjang. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri. Korupsi 1. PENGERTIAN Pembentuk undang-undang (wetgever), ketika merumuskan berbagai bentuk kejahatan, telah berusaha memilih kata-kata yang setegas-tegasnya, tetapi dalam kenyataannya dan dalam praktek, yaitu doktrin, dalam yurisprodensi , mengenai kata-kata yang dipakai dlam perumusan delik,. 3 Metode Penemuan Hukum. Apa Pengertian Penafsiran Hukum 2. Sella Arthenia Illahi. Unsur Sifat Melawan Hukum 135 M. Kenny Reyza Feranda. Law interpreting as a skill shall be owne d by lawyers to. edu no longer supports Internet Explorer. Bukan lantaran tidak ada dasar hukumnya. 3. Arif Firmansyah,. Recht analogi . Soesilo. Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu. Undang-undang dianggapnya. Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. MAKALAH PENGANTAR ILMU HUKUM. 21107/pamator. A. Oleh karena itu, buku ini menjadi penting. Berita Terkait. Berikut ini beda antara KUHP lama dan baru. ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. [11] Penafsiran dengan menggunakan berbagai sudut pandang hukum. kasus ketiga, penafsiran tentang meraba bokong atau pantat korban lebih merupakan perluasan tafsir dari kata “dsb” yang didefinisikan oleh R. Juga. pdf. Hum. Percobaan bukanlah tindak pidana yang berdiri akan tetapi hanya suatu bentuk dari padanya yaitu suatu. 7Secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 35 b. Pengertian Penafsiran Hukum. Mohamad Fajrul Falaakh,. mohammad asfia. Christianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana 483 hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. 2. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Hlm. B. Judul : Hukum Pidana 2. Yang dimaksud dengan penafsiran analogi ialah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. 3. Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht. Oleh sebab itu percobaan tidaklah memperluas jumlah perumusan delik, akan tetapi hanya memperluas dapat dipidananya seseorang. Metode Gramatikal. Menurut Vidya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga. , Hlm. 20091. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsurChristianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana 483 hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan Analogi dalam Hukum Pidana. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW, PT. (Ishaq, 2008 : 255). S. Penafsiran diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang belum diatur, rumusun yang ada tersebut perlu diberikan perluasan pengertian dalam penerapannya, atau bilamana ketentuan yang. A. Penetapan sita eksekusi terhadap benda yang telah diletakan sita dalam lembaga penyitaan pada perkara pidana, dalam hal ini dilakukan oleh Bea Cukai, sebenarnya telah memunculkan hak absolut bagi Bea Cukai untuk menguasainya melalui Pasal 39 ayat (2) KUHAP. desakan untuk mempertahankan status diri. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. Hakim melakukan penafsiran terhadap KUHAP, atas status Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-Hukum Pidana v HALAMAN PENGESAHAN BUKU AJAR 1. Raja Grafindo Persada, hlm. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, ia pun akan mencari jawabannya pada kebiasaan yang. Hukum Pidana Prof. Mengingat kasus ini bukanlah kasus pembunuhan biasa namun diikuti dengan tindakan mutilasi maka hakim harus melakukan penafsiran atas ketentuan hukum pidana yang berlaku. Cit. Penafsiran hukum merupakan suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Dikenal dalam pelanggaran hukum pidana dikenal macam-macam delik ke dalam: Kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan pelanggaran yang disebabkan secara tidak sengaja, misalnya, karena kesalahannya telah menyebabkan kematian orang lain dalam lalu lintas di jalan. 2408. Adapun metode-metode penafsiran yang lazim digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan untuk mendapatkan pemecahan yang adil adalah sebagai berikut: Metode Penafsiran Gramatikal;. BAB-9 Penafsiran dan Ilmu Hukum. “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. | OPAC Perpustakaan. Hakim memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya kepastianJusticia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. Pandangan Badan Peradilan Indonesia Tentang Sifat.